Cara Mendirikan yayasan pondok Pesantren

Cara Membuat yayasan pondok Pesantren. Pada saat ini, untuk melegalkan status pondok pesantren, diperlukan SK Menkumham, baik berupa yayasan maupun berupa kumpulan.

Ada hal yang perlu di ketahui bahwa ada perbedaan antara izin operasional pondok pesantren dengan yayasan ponpes. Izin operasional adalah sk yang dikeluarkan oleh kementerian agama dengan format tertentu sebagai bukti keabsahan sebagai lembaga pondok pesantren yang di akui legalitasnya oleh negara dan selanjutnya diberikan piagam izin operasonal, surat keputusan dan juga nomor statistik. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum non profit yang melakukan kegiatan pada bidang sosial, dalam hal ini adalah pondok pesatren.

pembuatan yayasan pondok pesantren
konsultan membuat yayasan

Selain perbedaan tentang izin operasional ponpes dengan yayasan pondok, didalam sk menkumham pun ternyata masih ada pembagiannya. Yaitu yayasan dan perkumpulan. Jika anda mendatangi notaris untuk membuat sk menkumham bagi lembaga sosial entah TPQ atau madin atau yang lainnya, pastikan terlebih dahulu apakah menginginkan dibuat yayasan atau perkumpulan sebagai naungan lembaga dimaksud.

Untuk mengetahui perbedaan yayasan dengan perkumpulan ada banyak tersebar infonya di internet. Untuk kepentingan lembaga, bisa dikatakan kalau perkumpulan, 1 SK perkumpulan hanya untuk satu lembaga saja, misalnya perkumpulan TPQ maka hanya bisa untuk TPQ, tidak bisa dipakai sebagai pondok pesantren.  sedangkan yayasan bisa membawahi beberapa lembaga. Misalnya TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pondok Pesantren, Sekolah, MI dan lain sebagainya.

Setelah mengetahui perbedaan antara izin operasional, yayasan, perkumpulan. Berikut dilanjutkan dengan :

syarat mendirikan yayasan pondok pesantren

syarat pendirian yayasan pondok pesantren secara teknis sama saja dengan membuat yayasan secara umum. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka mendapatkan sk menkumham yayasan atau perkumpulan adalah :

  1. Menentukan apakah akan membuat yayasan atau perkumpulan sebagai payung hukum dengan menimbang dan mengingat kebutuhan lembaga.
  2. Menentukan pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren (Pembina, Pengawas, Ketua, Sekretaris, Bendahara) beserta peralatan yang diperlukan (kop surat yayasan dan stempel yayasan)
  3. Fotocopy KTP pendiri dan pengurus4. Fotocopy NPWP (nomor Pokok wajib pajak) pendiri dan pengurus

Itulah beberapa hal yang perlu di persiapkan sebelum anda melangkah untuk menuju ke notaris. Langkah pendirian yayasan pondok pesantren. Selanjutnya setelah syarat yang diperlukan dan sudah memilih untuk membuat yayasan atau perkumpulan, maka tindakan yang diperlukan yaitu :

  1. Mendatangi notaris sembari membawa persyaratan yang berlaku
  2. Dari notaris akan di buatkan akta. Dan yang menandatangani akta ini hanya pendiri saja (minimal 2 orang) dan bukan suami istri.
  3. SK Kemenkumham di ajukan oleh notaris
  4. Mencari surat keterangan domisili dari kelurahan dan kecamatan
  5. Pengajuan NPWP Yayasan
  6. Selesai
  7. Kecuali ada persyaratan lain terkait dengan kegiatan yayasan (misalnya pendidikan yang artinya harus mengajukan  izin operasional ke dinas pendidikan)

Sekedar catatan, untuk NPWP yayasan bisa di wakilkan konsultan atau notaris via online dan waktunya sekitar 1 bulan (menurut rekan yang bekerja di  sekitar notaris adalah waktu yang cukup lama)

Bagaimana tentang biaya pembuatan akta notaris yayasan pondok pesantren? Setelah bertanya kepada notaris maupun orang yang bekerja di sekitar wilayah itu, umumnya antara 6-7 juta rupiah. Sedangkan biaya pembuatan sk menkumham untuk perkumpulan lebih murah, mungkin kisaran 2-3 juta rupiah saja.

Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren

Kenapa diperlukan akta pendirian yayasan pondok pesantren? Baiklah, pada saat ini pemerintah membuat aturan bagi pondok pesantren yang mendapatkan izin operasional diharuskan untuk memiliki SK Menkumham. Sehingga mau tidak mau bagi yang menginginkan legalitas lembaga nya dalam hal ini pontren maka seyogyanya segera mengurus akta sk menkumham baik itu yayasan ataupun kumpulan. Dan persyaratan sk menkumham adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Dilain pihak, dengan adanya yayasan atau kumpulan akan menjadikan status lembaga menjadi lebih jelas baik siapa yang berwenang dalam pendanaan maupun membuat SK bagi pengurus lembaga. Dan juga aset dari lembaga menjadi jelas kepemilikannya.Demikian untuk lebih lengkap dan detail dalam pembuatannya bisa di tanyakan dan konsultasikan kepada pejabat notaris terdekat.